Definisi dan Dasar aturan Asuransi Konvensional


Definisi dan Dasar aturan Asuransi Konvensional
Sebelum menyebutkan dasar aturan asuransi konvensional, patut dipahami lebih dahulu perihal aoa itu Asuransi. Asuransi merupakan serapan dari kata assurantie (Belanda), atau assurance/insurance (Inggris). Secara sederhana asuransi berarti pertanggungan atau proteksi atas suatu obyek dari ancaman ancaman yang menimbulkan kerugian. Mengenai definisi asuransi secara baku sanggup dilacak dari peraturan perundang-undangan dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Wirjono Prodojikoro dalam bukunya aturan Asuransi di Indonesai memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk mendapat sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, lantaran tanggapan dari suatu bencana yang belum terang.

Sedangkan pada Kitab Undang-Undang aturan Dagang (KUHD) pada Pasal 246 menyampaikan penjelasan ihwal definisi asuransi atau pertanggungan yaitu suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan mendapat suatu premi untuk menyampaikan penggantian kepadanya lantaran suatu kerugian yang tidak diperlukan yang mungkin akan dideritanya lantaran suatu peristiwa yang tak tentu.

Definisi asuransi juga sanggup dilihat dari Undang-Undang No.40 tahun 2014 perihal Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis lantaran kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan laba, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis lantaran terjadinya suatu bencana yang tidak pasti; atau
  2. menyampaikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:
  1. Pihak peserta (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
  2. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak akseptor, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
  3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya)
  4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian lantaran tragedi yang tidak tentu.
Dasar aturan Asuransi Konvensional

Dalam konteks bernegara Indonesia ketentuan mengenai forum pertanggungan (asuransi) telah diatur semenjak sebelum kemerdekaan yaitu dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang aturan Perdata (KUHPerdata). lalu secara khusus mengenai pertanggungan diatur dalam KUHD, yang berarti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai ketentuan umum mampu berlaku bagi KUHD sebagai ketentuan khusus, selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum diatur sebaliknya.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHD akan selalu menjadi dasar suatu perjanjian asuransi apabila tidak diatur secara khusus dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam Pasal 1774 KUHPerdata pertanggungan atau asuransi termasuk dalam kategori perjanjian untung-untungan. Secara lengkap dalam pasal ini disebutkan bahwa suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perbuatan yang jawabannya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan.5

Dalam KUHD yang berlaku di Indonesia peraturan-peraturan yang menjadi dasar aturan asuransi termuat dalam Buku I pecahan ke-9 dan 10 dan Buku II cuilan ke-9 dan 10 dengan perincian sebagai berikut:
  1. Buku I potongan ke-9 mengatur asuransi kerugian pada umumnya (pasal 246-286 KUHD). Melihat pada pasal 247 KUHD yang disebutkan bahwa beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, serta asuransi pengengkutan bahari, darat, dan sungai. Akan tetapi dalam prakteknya, jenis-jenis asuransi yang ada lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam pasal 247 KUHD. Pasal 247 KUHD itu secara yuridis ialah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain berdasarkan kebutuhan masyarakat.Dengan demikian para pihak mampu juga memperjanjikan adanya pertanggungan dalam bentuk lain. Jadi timbulnya jenis-jenis baru di bidang asuransi memang tidak dihentikan oleh undang-undang. Hal ini karena menurut pasal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi
  2. Buku I serpihan ke-10 serpihan pertama mengatur asuransi ancaman kebakaran (pasal 287-298 KUHD), potongan kedua mengatur asuransi ancaman yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah (pasal 299-301 KUHD) dan serpihan ketiga mengatur asuransi jiwa (pasal 302-308 KUHD).
  3. Buku II belahan ke-9 kepingan pertama mengatur bentuk dan isi asuransi (pasal 592-618 KUHD). kepingan kedua mengatur perkiraan barang-barang yang diasuransikan (pasal 619-623 KUHD). kepingan ketiga mengatur awal dan balasan bahaya (pasal 624-634 KUHD). cuilan keempat mangatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam asuransi (pasal 635-662 KUHD). cuilan kelima mengatur Abandon (melepas hak milik atas barang yang diasuransikan) (pasal 663-680 KUHD) dan potongan keenam mengatur kewajiba-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam asuransi bahari (681-685 KUHD).
  4. Buku II kepingan ke-10 ihwal asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai (pasal 686-690 KUHD).

Kemudian peraturan perundang-undangan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 perihal usaha perasuransian, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan peraturan lagi yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999 wacana Perubahan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992.

Perubahan kedua diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 perihal perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Terakhir pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2009 ihwal perubahan ketiga Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Masing-masing peraturan pemerintah tersebut di atas diikuti aneka macam Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan dan banyak sekali keputusan di bawahnya yang semuanya menjadi peraturan pelaksanaan pengelolaan, training dan pengawasan bisnis asuransi Indonesia.

Demikianlah definisi dan dasar aturan asuransi konvensional. Nampak bahwa definisi asuransi dalam Undang-Undang No.40 tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam Pasal 246 telah secara eksplisit hanya melingkupi asuransi kerugian. Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa. (Baca pula: Daftar Asuransi Terbaik di Indonesia 2017)