Apa Saja Dasar hukum Asuransi Syariah?


Dalam menjalankan acara asuransi syariah tidak lepas dengan dasar aturan yang menjadi pijakan acara tersebut. Landasan aturan yang dipakai dalam asuransi syariah, secara umum berdasarkan penafsiran atas ayat-ayat al-Quran, Hadits, serta pendapat para ulama. Di bawah ini akan diuraikan landasan yang menjadai dasar aturan asuransi syariah tersebut satu persatu ialah:

1. AL QUR’AN

Secara tekstual dalam al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelasakan mengenai asuransi secara leterlek. Akan tetapi dalam ayat-ayat tertentu terdapat dalil-dalil yang bersifatkonotasi yang sanggup beliaurtikan dengan substansi yang dimaksudkan dengan asuransi itu sendiri. Selain itu juga dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan asuransi, ayat-ayat tersebut ialah:

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan
Apa Saja Dasar aturan Asuransi Syariah?
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan (Q.S. Al Hasyr: 18)

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama untuk bersama-sama
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram], jangan (mengganggu) hewan-binatang had-ya, dan hewan-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kau Telah merampungkan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum lantaran mereka menghalang-halangi kau dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kau dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kau kepada Allah, gotong royong Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al Maidah: 2)
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi tolong-menolong kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari lalu, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, belum remaja yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan derma) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al Baqarah: 177)

c. Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah 

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (Q.S. al-Quraisy: 4)
 
Dan (ingatlah), dikala Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Kaprikornuskanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari lalu. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun kami beri kesenangan sementara, lalu admin paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk kawasan kembali (Q.S. Al Baqarah: 126)

d. Perintah Allah untuk berusaha dan tawakal
Tidak ada suatu bencana alam pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya ia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. At Taghabun: 11)
Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan wacana hari kiamat; dan dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang sanggup mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mampu mengetahui di bumi mana dia akan mati. bahwasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Lukman: 34)

2. HADITS

Berikut ini yaitu sejumlah hadits yang menjadi dasar aturan asuransi syariah ialah:
Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya(HR. Muslim dari debu Hurairah).
Perumpamaan orang beriman dalam kasih kaming, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu pecahan menderita sakit maka cuilan lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu cuilan menguatkan belahan yang lain (HR. Muslim dari debu Musa al-Asy’ari).
Barang siapa mengurus anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) sampai habis oleh sedekah (zakat dan nafakah) (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullahbin ‘Amr bin Ash).
Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram.”(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin‘Auf).
 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”(Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. PENDAPAT PARA ULAMA

Para hebat aturan Islam (fuqaha) menyadari sepenuhnya bahwa status aturan asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikiran aturan Islam di zaman dahulu. Pemikiran mengenai konsep asuransi mulai muncul dikala terjadi adminlturasi budaya antara Islam dengan Budaya Eropa. Akan tetapi bila dicermati lebih dalam, akan ditemukan bahwa asuransi itu di dalamnya terdapat kemaslahatan, sehingga para ulama mengadopsi manajeman yang ada dalam asuransi dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut para ulama mengeluarkan pedoman dan rekomendasi melalui Muktamar Ekonomi Islam yang berlangsung pertama kali di Mekkah pada tahun 1976. lalu rekomendasi tersebut dikuatkan dengan pertemuan Majma Al-Fiqh Al-Islamy di Jeddah pada tanggal 28 Desember 1985. Para ulama setuju untuk menyerukan biar warga masyarakat Islam di seluruh dunia memakai asuransi ta’awun.

Sebelum keputusan yang dijelaskan di atas muncul ulama-ulama terdahulu telah menyampaikan ketentuan mengenai asuransi syariah dan dikategorikan sebagai dasar aturan asuransi syariah, diantaranya terdapat pada:

a. Kaidah-kaidah fikih wacana muamalah
Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
”Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

b. Piagam Madinah

Rasulullah SAW mengundangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam piagam madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di Negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, makaaqilah dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (diyat) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana donasi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungan sosial.

c. fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. ia berkata:

“orang-orang yang namanya tercantum dalam diwam tersebut berhak mendapat donasi dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah satu seorang anggota masyarakat mereka.”

Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per-wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma’

Para sahabat telah melaksanakan ittifaq (kesepakatan dalam hal ‘aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya Ijma’ atau komitmen ini tampak dengan tidak adanya sahabat yang lain yang menentang pelaksanaan ‘aqilah ini. Makara sanggup disimpulkan bahwa telah terdapat ijma’ di kalangan sahabat nabi mengenai masalah ini.

e. Qiyas

Sebagaimana kita tahu bahwa konsep asuransi yang dilakukan terpelajar balig cukup budi ini sama dengan ‘aqilah pada zaman pra Islam yang lalu diterima oleh Rasulullah SAW menjadi potongan dari aturan Islam. Dengan demikian aturan asuransi ini diqiyaskan dengan hokum ‘aqilah.

f. Istihsan

Kebaikan dari kebiasaan ‘aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem ‘aqilah sanggup menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

4. REGULASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Dari segi aturan konkret di Indonesia asuransi syariah berdasarkan pada Undang-Undang No.40 tahun 2014 wacana perasuransian. Undang-undang tersebut berlaku pada asuransi konvensional dan asuransi syariah, walaupun di dalamnya belum menyebutkan secara jelas mengenai asuransi syariah.

Pedoman untuk menjalankan asuransi syariah terdapat dalam pemikiran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 perihal Pedoman Umum Auransi Syariah, ajaran tersebut dikeluarkan lantaran regulasi yang ada tidak sanggup dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. DSN-MUI juga telah mengeluarkan pemikiran lain yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu pedoman No. 39/DSN-MUI/X/2002 ihwal asuransi haji, pedoman No. 51/DSN-MUI/III/2006 ihwal Mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah, dan fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 ihwal Tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah.

Selain peraturan iatas masih ada peraturan yang lain yang berkaitan dengan asuransi syariah. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI No. 426/KMK.06/2003 wacana Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 perihal Kesehatan Keangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 ihwal Perizinan usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 ihwal investigasi Perusahaan Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.010/2010 perihal Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK 0.10/2011 wacana Kesehatan Keuangan Asuransi dan usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Ketua tubuh Pengawas Pasar Modal dan forum Keuangan Nomor: Per-06/BL/2011 ihwal Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan usaha Asuransi dan usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Ketua tubuh Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan Nomor: Per-07/BL/2011 ihwal Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk mengantisispasi risiko kerugian pengelolaan dana Tabarru’ dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Dan Keputusan Direktorat Jenderal lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 perihal Jenis, evaluasi dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis syariah.


Demikianlah sejumlah dasar aturan asuransi syariah yang mampu kami share. Dalam keputusan-keputusan di atas, telah diberikan definisi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu mengenai perjanjian yang berdasarkan dengan aturan Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain. Dalam menerima kondusifah dengan mengelola dana penerima melalui aktivitas investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah. Dari peraturan perundang-undangan tersebut memperlihatkan adanya kemajuan dalam regulasi yang mengatur wacana asuransi syariah.